Budi Arie Setiadi, mantan Menkominfo

Hukum & Bisnis - Penangkapan 15 orang terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan situs judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menarik perhatian publik. Di antara 15 orang yang kini ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, terdapat 11 pegawai Kementerian Komdigi yang diduga melindungi ribuan situs judi online dengan cara menyalahgunakan kewenangan mereka dalam sistem pemblokiran. Kasus ini memunculkan spekulasi mengenai apakah keterlibatan pegawai ini mungkin terjadi tanpa sepengetahuan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Arie terkait kasus ini. "Akan kami dalami," ucap Wira saat ditanya awak media mengenai apakah penyelidikan ini dapat melibatkan Budi Arie atau tidak, Selasa (5/11/2024). 

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa aparat kepolisian tidak mengesampingkan dugaan adanya kemungkinan keterlibatan dari pihak yang lebih tinggi, mengingat peran besar dan penting yang dimainkan Komdigi dalam mengelola konten internet di Indonesia.

Kasus ini bermula dari temuan bahwa beberapa pegawai Komdigi diduga menerima imbalan dari operator judi online untuk tidak memblokir situs-situs mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengatur pemblokiran situs secara selektif, sehingga hanya situs tertentu yang dianggap mengganggu jaringan mereka yang diblokir. Jaringan ini diduga dioperasikan melalui "kantor satelit" yang berada di luar kementerian, yang berperan untuk mengamankan dan memantau situs-situs ini agar tetap beroperasi di Indonesia.

Salah satu tersangka utama, seorang pegawai berinisial AK, menarik perhatian khusus. Ia diketahui telah gagal dalam seleksi tenaga teknis pemblokiran konten negatif pada 2023, namun tetap dipekerjakan oleh kementerian dan diberi wewenang untuk mengatur pemblokiran situs. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana seorang yang tidak lulus seleksi resmi bisa dipekerjakan dan diberikan kewenangan krusial dalam kementerian? Publik menduga, mungkin saja ada sosok yang lebih berkuasa yang memberikan restu atau dukungan untuk mempekerjakan AK dan menjalankan peran tersebut.

Spekulasi tentang keterlibatan Budi Arie semakin diperkuat oleh opini publik yang menilai bahwa penempatan dan wewenang pegawai di posisi strategis biasanya harus melalui persetujuan atau setidaknya sepengetahuan pejabat tinggi, terutama pada posisi yang berurusan langsung dengan penanganan konten internet yang rentan terhadap praktik ilegal. Meskipun saat ini Budi Arie telah beralih menjadi Menteri Koperasi dan UKM dalam Kabinet Merah-Putih, keterkaitannya dengan kasus yang terjadi di lembaga yang pernah ia pimpin membuat dirinya tetap disorot.

Menanggapi kemungkinan keterlibatan Budi Arie, beberapa pakar hukum menilai bahwa proses penyelidikan harus berjalan secara transparan dan menyeluruh tanpa memandang jabatan atau kedudukan seseorang. Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Andri Djuang, "Dalam kasus yang menyangkut kewenangan pemblokiran konten, sulit dipercaya jika adanya tindakan melindungi situs-situs judi bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pejabat di tingkat atas. Penyidikan yang independen dan transparan akan menunjukkan apakah ada keterlibatan langsung atau tidak."

Di sisi lain, Budi Arie sendiri telah menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa ia kini hanya fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koperasi. Dalam pernyataan singkat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Budi Arie mengatakan, "Saya fokus koperasi dan urus rakyat." Jawaban ini bisa dianggap sebagai cara dirinya menjaga jarak dari kasus yang tengah berkembang. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa tanggapannya belum menjawab spekulasi apakah ia mengetahui atau tidak tentang praktik yang dilakukan para pegawai Komdigi selama masa jabatannya.

Polda Metro Jaya kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri apakah ada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang di Kementerian Komdigi. Wira Satya Triputra mengisyaratkan bahwa penyelidikan ini akan terus berlanjut, dan tidak tertutup kemungkinan untuk memeriksa pejabat-pejabat yang lebih tinggi jika ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Seiring dengan berkembangnya kasus ini, publik berharap agar pihak berwenang memberikan kejelasan mengenai skala keterlibatan jaringan dalam kementerian ini dan memastikan bahwa penyelidikan berjalan secara transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat dipulihkan.