Soemantri Hassan, Pemerhati Kebijakan Pendidikan/Dok. Penulis

Keributan yang berdampak pada tindak kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam ukuran normal akal sehat kemanusiaan. Tindak kekerasan bukan saja secara fisik sebagai mana lazim diterima pendapat umum. Tindak kekerasan non fisik yang tidak kasat mata harusnya tidak bisa dibenarkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Keseimbangan kebijakan politik diperlukan bagi suatu negara dalam melihat pentingnya pemilihan umum. Bukan saja kebijakan politik lokalnya namun juga keseimbangam politik luar negerinya. Penulis mencoba membatasi pembahasan kebijakan politik lokal namun lebih menyoal urgensi sebuah kebijakan luar negeri yang seimbang pada Indonesia di tengah ancaman Bi Polarisasi dunia yaitu USA vs RRC. Dengan berkaca pada apa yang terjadi di Kosovo. Walau mata dunia memandang sebuah "kemerdekaan" pada negara Kosovo namun jarang di soal behind the scence kemerdekaanya.

Dalam aras kajian geopolitik "kemerdekaan" Kosovo  bobot kejahatan internasional pada pendanaan dunia yang terorganisir tak terbantahkan. Dan kejahatan terorganisir perusahaan perusahaan multinasional berkepentingan pada suatu negara. Momentum yang dimainkan di saat pelaksanaan pemilu. Pada pemilu 2019 di Indonesia dihadapkan pada ancaman-ancaman pertarungan kepentingan USA dan China. Janganlah pertarungan ini dilihat dua negara an sich. Tetapi di dalamnya riuh rendah perusahaan perusahaan multinasional berbagai negara yang bermain mengeliminasi kekuasaan negara. Mengkapling wilayah wilayah kecil utamanya hingga menjalar bak kanker. 

Sukses besar di Kosovo sepertinya seolah olah ada upaya "impor" ke Indonesia jika saja para elitnya terlena atau masuk perangkap wacana referendum maka game is over.  Karena musuh yang paling berbahaya bukanlah peluncuran rudal Amerika Serikat dan RRC. Tapi musuh yang tidak terlihat namun kerap dominan bermain yaitu, perusahaan perusahan multinasional. Ada satu adagium mereka, Kirim uang sepuas puasnya ke elit mainstream selama masih bisa mengadakan pemilu maka negara itu tak akan bangkrut.

Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang muncul sebagai dampak pertarungan puncak antara Amerika Serikat dengan RRC. Peran strategis dan kesejarahan Indonesia bukanlah pada mimpi buruk di "Kosovo" kan tapi pro aktif membangun aliansi keseimbangan tata ekonomi dunia bersama India dan Rusia.

Dan mencegah evolusi menuju Bi-polarisasi dunia yang diakui atau tidak sedang dalam proses diperankan Amerika Serikat dan RRC. Karena sejak melakukan take over kekuasaan pada Hongkong. Literasi Keuangan RRC melebihi negara kapitalis sekalipun. Afrika berhasil diperdayai China Debt Trap sebagian aktor aktornya berasal dari lokal genius Hongkong.

Indonesia harus lebih bisa menjaga keseimbangam tatanan ekonomi dunia. Baik adanya  aktif di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dengan mengirimkan secara reguler dan atau keinginan menjadi aktor dalam keputusan Dewan Keamanan. Namun itu saja tidak cukup lagi. Lebih dari itu, Indonesia harusnya mampu berinisiatif menjaga ancaman Bi Polarisasi Amerika serikat dan RRC. 

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa melakukan lobying lobying international menjaga keseimbangan hubungan antara Barat/Islam dan RRC.

Kajian Geopolitik sejatinya hanya memberi analisa pencerahan yang mengandung resiko, tidak berpretensi menjadi solusi. Simpan dulu solusi masing masing,karena poros dunia sedang berputar. Baik yang sedang ada di Medan Merdeka Barat atau pun yang sedang melawat di Dubai sana. Semoga keseimbangan kebijakan luar negeri yang mensejahterakan adil makmur buat semuanya.

Dan memasuki pemilu 2024 yang tinggal tiga tahun ke depan. Rasanya catatan ini menjadi renungan bersama. Di tengah masih adanya polarisasi masyarakat pemilih Indonesia. Alert itu sudah jelas dari statement pakar hukum tata negara Refli Harun terkait prosentase ambang batas yang masih dipertahankan. Ada apa? Semoga rakyat pemilih Indonesia tersadarkan.

Disclaimer: Tulisan ini adalah Opini dari Penulis. Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan hukumbisnis.net terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada Penulis Opini. Redaksi hukumbisnis.net akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.