Berita

Bappenas Targetkan Pembahasan RUU IKN Mei Tahun Ini

Rabu, 07 April 2021 - 20:20 WIB

Penulis :

Ahmad Syaikh
Tags : Ibu Kota Baru, RUU, Bappenas
Bappenas Targetkan Pembahasan RUU IKN Mei Tahun Ini
Ibu Kota Baru/Istimewa

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR bisa dimulai pada Mei tahun ini.

“DPR kan akan reses, bulan Mei (DPR) baru masuk. Mungkin setelah reses, baru surpresnya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat wawancara daring bersama ANTARA di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Menurut dia, saat ini naskah akademik RUU IKN telah mencapai tahap final dan menunggu presiden melayangkan draf dan surpres kepada DPR. Ia pun optimistis pembahasan RUU IKN akan berlangsung cepat

“Saya kira dan mudah-mudahan tidak akan lama karena hanya 34 pasal. Undang-undang Cipta Kerja yang ribuan saja bisa diselesaikan dengan cepat, dalam waktu yang relatif bisa di concise (singkat),” ujarnya.

Bahkan jika diminta hitung sendiri, kata Suharso, RUU IKN bisa disahkan menjadi undang-undang dalam kurun waktu kurang dari 68 hari.

“Menurut saya, let’s say satu pasal bisa diselesaikan satu hari atau dua hari, jadi hanya 68 hari ya kalau saya katakan mudahnya,” jelasnya.

Sementara itu, mengingat banyaknya kritik terhadap rencana pemindahan ibu kota baru, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan memaklumi kritikan RUU pemindahan IKN dari sejumlah pihak. 

“Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan," ucapnya.

Dia pun optimistis dengan dibentuknya pembiayaan lembaga investasi rencana pembangunan IKN tidak akan berjalan sulit.

"Kan masalahnya cuma satu terkait IKN ini, tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sudah sangat matang, satu satunya kendala yang kita miliki hanya proses pembiayaan. Kalau seandainya pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan barang ini akan sulit karena ruang fiskal kita sangat terbatas, apalagi di masa pandemi refocusing semua anggaran dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi," sebutnya.