Hukum

Pengadilan Tinggi Pangkas Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya

Jumat, 26 Februari 2021 - 19:03 WIB

Penulis :

Redaksi
Tags : Jiwasraya, Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi Pangkas Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya
Ilustrasi

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas vonis Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dari tadinya penjara seumur hidup menjadi 20 tahun.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar jika denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 bulan," demikian disebutkan dalam salinan putusan banding yang diperoleh dari laman putusan Mahkamah Agung pada Jumat (26/2/2021) seperti dikutip Antara.

Putusan banding tersebut dibuat oleh majelis hakim Haryono selaku ketua majelis didampingi Sri Andini, Mohammad Lutfi, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar masing-masing sebagai anggota pada 24 Februari 2021.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupisi (Tipikor) Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Oktober 2020 menyatakan Hary Prasetyo terbukti bersalah melakukan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan divonis seumur hidup.

Meski menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding menyatakan pengenaan pidana terhadap Hary tidak sesuai dengan teori pemidanaan.

"Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut," demikian disebutkan dalam salinan putusan banding.