Hukum

Pengamat: Kapolri Baru Harus Jaga Persatuan Bangsa

Rabu, 13 Januari 2021 - 22:25 WIB

Penulis :

Redaksi
Tags : Kapolri Baru, SARA, Persatuan Bangsa
Pengamat: Kapolri Baru Harus Jaga Persatuan Bangsa
Pengamat Kebijakan Publik, Djuni Thamrin/Istimewa

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Pengamat Kebijakan Publik, Djuni Thamrin mengatakan Kapolri yang baru tidak boleh terlibat dalam SARA, sehingga mampu menjaga keutuhan negara.

“Kapolri (baru) tidak boleh terlibat dalam SARA untuk menjaga keutuhan negara. Kapolri harus dapat mendorong persatuan warga untuk membangun Indonesia Jaya. Bukan saatnya lagi, Indonesia dibawa dan didorong ke arah perpecahan SARA,” ujar Djuni kepada wartawan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).

Djuni mengatakan, tugas polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus bisa diemban oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara dengan pendekatan profesionalisme, beretika, mengayomi serta berintegritas.

“Kapolri sebagai Kepala Kepolisian di Republik ini harus netral dan profesional. Tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas,” ujarnya.

Djuni juga mengatakan, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama. Menjaga kehidupan antar umat beragama yang harmonis, hormat menghormati dan menghargai merupakan hal yang sangat penting.

“Hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah secara bebas dan tidak terancam oleh apapun. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian di Republik ini harus netral dan profesional. Kapolri tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas.” jelasnya.

Djuni juga menyatakan harapannya terhadap Kapolri baru, yakni Kapolri yang berwibawa tetapi tidak menakutkan. Kapolri yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu pengetahuan.

“Itulah harapan dan suara rakyat yang mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara,” tandasnya.