Berita

Anies Pastikan Kebijakan Pemprov Soal Covid-19 Berbasis Data

Selasa, 24 November 2020 - 20:25 WIB

Penulis :

Redaksi
Tags : Anies Baswedan, DKI, Covid-19
Anies Pastikan Kebijakan Pemprov Soal Covid-19 Berbasis Data
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Istimewa

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakinkan masyarakat, seluruh kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait Covid-19 berbasis data baik mengenai perkembangan kasus positif, tingkat kesembuhan, tingkat penyebaran hingga tingkat kematian.

"Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan informasi menyeluruh terkait penanganan Covid-19, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, semua kebijakan kita yang terkait dengan Covid itu berbasis data," kata dia dalam webinar penanganan Covid-19 di DKI, Selasa (24/11/2020).

Menurut Anies, penanganan yang mereka mulai adalah ketika Maret 2020 saat pandemi mulai merebak dengan kebijakan pertama adalah sekolah dari rumah (16 Maret 2020) yang diikuti oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 April 2020 yang terus berlanjut dengan PSBB transisi.

Pada 14 September 2020, lanjut Anies, pihaknya melakukan penarikan rem darurat "emergency break" kembali ke PSBB awal akibat adanya peningkatan kasus positif dan angka kematian setelah beberapa kali dilakukan perpanjangan PSBB transisi.

"Namun kita berhasil menurunkannya lagi pelan-pelan. Tapi tepat ketika sudah mulai turun, tiba-tiba ada libur panjang (Oktober) konsekuensinya, kita sekarang mulai menyaksikan kenaikan lagi signifikan," jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Anies agar ada antisipasi mengenai efek mobilitas penduduk terhadap peningkatan kasus positif Covid-19.

"Makin tinggi warga di luar rumah, makin tinggi juga peningkatan kasus itu terasa sekali. Artinya, kita harus betul-betul antisipasi. Kami menyadari, dari awal ada dua yang harus dipertimbangkan, aspek kesehatan dan ekonomi," tegasnya.

Di sisi lain, kata dia lagi, Pemprov juga menyadari bahwa sumber dari persoalan ini adalah karena krisis kesehatan, karena itu harus ditangani dengan baik termasuk oleh Pemprov DKI yang harus melaksanakan "bagiannya" yakni 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan sebaik-baiknya.

"Nah, we do our part, sehingga kita bisa minta masyarakat untuk mengerjakan bagiannya," tutupnya.