Opini

Catatan Konseptual untuk Anies Baswedan: Tentang Mitos Raksasa Dan Kota Piagam Itu

Sabtu, 17 Oktober 2020 - 13:48 WIB

Penulis :

Soemantri Hassan, Pemerhati Kebijakan Publik
Tags : Anies Baswedan, DKI Jakarta
Catatan Konseptual untuk Anies Baswedan: Tentang Mitos Raksasa Dan Kota Piagam Itu
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Istimewa

Tulisan ini saya posting di laman fesbuk saya setahun yang lalu. Ketika sedang ramai ramainya wacana reklamasi teluk Jakarta sekarang berganti kosa kata -pantai- Jakarta. Di kaitkan adanya mitos adanya raksasa di sana.

Entah apa yang seutuhnya di sampaikan almarhum BJ Habibie kepada Anies kala itu. Namun yang terekam di memori kita sebagaimana dikatakan Anies soal ada raksasa di proyek reklamasi. 

Media ramai mewartakan itu. Dan saya sulit percaya. Bagi saya, metafora ada raksasa di proyek reklamasi bukanlah tipikal sosok Anies Baswedan yang kita tahu pemberani dan cerdas.

Raksasa sebagai sebuah metafora bisa saja diucapkan Anies kepada insan pers kala mendapatkan wejangan dipanggil Almarhum Eyang sebagai pesan politik.

Sebagai pesan politik. Luar bisa teknik komunikasi Anies. Namun kurang tepat sebagai pendidikan politik. Karena bagi saya, raksasa (jika kita percaya ada) itu mahluk Tuhan juga yang memiliki rasa.

Raksasa Juga Bisa Jatuh Cinta

Dalam riset mendalam Paul M. Romer ada teori baru tentang definisi teknologi sebagai sebuah "dinamics of rules". Di dalam tesis dinamic of rules, teknologi bukan semata invensi perkakas.

Tapi invensi teknologi pada membuat norma norma yang dapat membangun nilai baru, tentang apa yang benar dan salah dalam membangun peradaban. Inilah ekonomi makro sesungguhnya. Romer memadatkan ide dan narasinya menjadi Charter Cities (Kota Piagam).

Ndilalah, ide dan narasi Romer bukan lagi mimpi dan khayalan. Tapi cetak biru untuk bertindak. Ide dan narasinya, kota piagam memikat banyak negara bersiap menerapkan. Ada dua negara tercatat. Yaitu, Honduras dan Madagaskar.

Pada Honduras sudah berjalan dengan kolaborasi dengan Switzerlands. Untuk pengelolaan kota dan gedung ada dua negara yang bersiap. Singapura dan China. 

Proyek Kota Piagam di Honduras hanya 10.000 kilometer, okupasi land yang disediakan pemerintahan Honduras. 

Ya, Honduras hanya sebuah negara kecil berpenduduk sembilan juta orang. Di lahan 10.000 kilometer, menerapkan kode etik khas masyarakat Swiss. 

Dasar pemikiran Kota Piagam, mencoba menahan laju urbanisasi di Honduras setahun bisa terjadi laju gelombang satu juta urbanisasi ke kota kota besar di dunia. USA paling dibidik, penduduk dewasa Honduras. Mengadu nasib dan bermimpi akan hidup yang lebih baik. 

Nah, Kota Piagam mencoba mereplikasi mimpi dan fantasi akan kota kota yang sudah maju dan modern itu jadi begitu dekat. Tanpa harus mengorbankan orang orang tercintanya. Apalagi pada akhirnya banyak yang mrnjadi seorang migran ilegal. 

Kota Piagam harus berdasarkan proses politik sebuah pemerintahan dan juga kesukarelaan calon penghuninya. Sebagaimana Presiden Honduras Pepe Lobo mengusulkan pada parlemen di sana. Menawarkan pada masyarakat Honduras akan dibangun "Swiss Mini" di lahan 10.000 kilometer. Its works. 

Moral cerita disini adalah bahwa negara negara maju berkepentingan menahan laju urbanisasi global. Bank Dunia pun dalam rilis laporan tanggal 3 Oktober 2019 sudah mengkampanyekan slogan ACT. 

Indonesia di minta segera bersiap. Ada 331 halaman terkait laporan itu. Artinya mereka mereka adalah "raksasa" yang ternyata bisa juga peduli. Raksasa juga bisa jatuh cinta loh, Bang Anies.

Bahwa daripada membangun narasi ada raksasa proyek reklamasi baiknya Bang Anies mulai berbuat cetak biru untuk bertindak Kota Piagam di lahan milik rakyat tersebut. 

Kasihan juga Almarhum B J Habibie jika pesannya kepada Anies dipakai senjata diplomasi. Pun jika itu benar adanya. Baiknya di lahan nganggur milik rakyat mulai dilakukan kolaborasi tulisan Bang Anies di Harian Umum Kompas. Tabik. (*)

 

Disclaimer: Tulisan ini adalah Opini dari Penulis. Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan hukumbisnis.net terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada Penulis Opini. Redaksi hukumbisnis.net akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.