Perkara

Gelar Diskusi Daring, Advokat Alumni Unsoed Tolak UU Ciptaker

Selasa, 13 Oktober 2020 - 19:05 WIB

Penulis :

Redaksi
Tags : Omnibus Lwa, UU Ciptaker, Advokat Alumni Unsoed
Gelar Diskusi Daring, Advokat Alumni Unsoed Tolak UU Ciptaker
Demonstrasi penolakan UU Ciptaker/Istimewa

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang tergabung dalam Advokat Alumni Unsoed menggelar diskusi daring bertema "Menelisik Omnibus Law UU Cipta Kerja" sebagai respon dari disahkannya Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR baru-baru ini.

Dalam pembukaan diskusi, Prof Ade Maman, Dekan FH Unsoed menyayangkan Undang-undang tersebut akhirnya disahkan oleh DPR.

Menurut dia, seharusnya sebelum diputuskan akan diberlakukan harus terlebih dahulu dibahas dengan melibatkan banyak pakar dan membuka ruang pastisipasi publik yang luas. 

Pasalnya, UU Ciptaker ini adalah UU lintas sektoral, sehingga harus melibatkan banyak pihak sebelum menjadikannya UU.

"Cipta kerja ini adalah undang-undang lintas sektoral bidang bisnis, ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, ijin, dan administrasi yang sebelum diundangkan harus dibahas dengan melibatkan pakar dan publik," kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima hukumbisnis.net, Selasa (13/10/2020).

Senada dengan Prof Ade, Prof Susi Dwi Harijanti, Guru Besar HTN FH Unpad, yang juga menjadi pembicara juga menyayangkan pembahasan UU Cipta Kerja yang memiliki kompleksitas tinggi ternyata dilakukan dengan terburu-buru.

"Pembahasan dilakukan di jam-jam yang bagi orang normal adalah waktu untuk beristirahat, dilakukan ditengah pandemi Covid 19, menunjukkan bahwa UU ini tidak demokratis, tidak bermoral dan tidak etis," tegasnya. 

Selain itu, Susi juga menilai metode Omnibus Law, jika ditelisik dari perbandingan di berbagai negara ternyata mengandung cacat bawaan.

Pasalnya, dalam prakteknya di berbagai negara menggeneralisir dan menyeragamkan permasalahan yang berbeda-beda yang kemudian diatur diikat menjadi satu dalam satu peraturan. 

"Cacat bawaan Omnibus Law inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan munculnya pemaksaan dalam pengaturan berbagai hal yang beragam," tegasnya.

Hal tersebut, kata Susi, rentan menimbulkan sentralisme dan otoritarianisme dalam bernegara.

Monopoli pengaturan akan banyak dilakukan di Pusat, yang seharusnya menurut UUD didelegasikan ke daerah melalui Perda tetapi oleh UU Cipta Kerja ini ditarik ke Pusat melalui PP dan Perpres. 

"Monopoli pengaturan pasti akan menimbulkan korupsi pengaturan dan kebijakan," kata dia lagi. 

Sementara itu, pembicara lainnya, Abdul Kholik, Anggota DPD RI (2019-2024) menyampaikan metode Omnibus Law, dalam prakteknya di berbagai negara banyak menarik kewenangan daerah ke pemerintah pusat.

Sehingga akan muncul pemerintahan yang sentralistik dari pusat. Hal ini nampak dari UU Cipta Kerja yang menarik kewenangan daerah dalam hal perijinan, pertambangan, lingkungan, perdagangan, perindustrian.

"Sebenarnya itu menurut Pasal 18 UUD 1945 adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan melalui Pembagian Kewenangan dan Hubungan Pusat dan Daerah diatur dalam UU Pemda yang didasari oleh Pasal 18 UUD 1945. Dgn demikian sebenarnya UU Cipta Kerja ini malah justru menyimpangi norma Pasal 18 UUD 1945 dan UU Pemda," ujarnya.

Kholik mengakui DPD memang dilibatkan dalam pembahasan UU Cipta Kerja dan sudah banyak memberikan masukan kepada DPR RI terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembagian urusan pusat dan daerah agar UU Cipta Kerja ini tidak menghilangkan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

"Sesuai dengan otonomi daerah yang diamanatkan Pasal 18 UUD 1945. Namun karena kewenangan DPD hanya sebatas memberi masukan tidak bisa ikut memutuskan shg keputusan penting terkait dgn kewenangan daerah dan otonomi daerah tsb ternyata banyak diabaikan oleh DPR RI melalui UU Cipta Kerja ini," jelasnya lagi.

Selain itu, lanjut dia, penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disuarakan oleh Buruh, Mahasiswa, akademisi, aktivis dan bahkan terkini para Gubernur Daerah menunjukkan bahwa UU ini memang secara Faktor Sosiologis lemah dan baik secara formil dan substansi banyak permasalahan.