Berita

Soal Perpanjangan PSBB Total DKI, Hippi: Pengusaha Pasrah

Sabtu, 26 September 2020 - 20:00 WIB

Penulis :

Redaksi
Tags : Hippi, PSBB, Covid-19
Soal Perpanjangan PSBB Total DKI, Hippi: Pengusaha Pasrah
etua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang/Istimewa

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha pasrah dan akan mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang diperpanjang hingga 11 Oktober mendatang.

"Bagi dunia usaha tidak ada pilihan juga, kami harus menerima dan melaksanakan aturan main PSBB sekalipun membatasi ruang gerak operasional usaha kami," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Menurut Sarman lagi, perpanjangan PSBB total sudah pasti semakin memberatkan pengusaha mulai transaksi yang minim, omzet yang turun hingga 80 persen, arus kas (cashflow) yang semakin tertekan serta biaya operasional yang semakin membebani.

Sarman pun berharap penerapan PSBB kali ini jadi pembatasan terakhir agar ada kepastian bagi dunia usaha. Sarman melanjutkan, semakin cepat mengendalikan dan menekan penularan Covid-19,  akan semakin cepat pula upaya pemulihan ekonomi.

"Karena jika pandemi Covid-19 ini semakin berkepanjangan maka masalah yang akan timbul akan semakin besar seperti angka PHK yang semakin bertambah,semakin banyaknya UMKM yang akan tutup, angka kemiskinan bertambah dan munculnya berbagai masalah sosial," jelasnya.

Sarman yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta menambahkan, dunia usaha kini lebih mengkhawatirkan pandemi yang berkepanjangan ketimbang resesi.

"Bagi kami pengusaha tidak khawatir dengan resesi, yang kami khawatirkan jika pandemi ini berkepanjangan. Kita menyadari bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat, jika pandemi ini segera kita akhiri maka dengan normalnya kembali berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis maka kita akan cepat keluar dari resesi," ujarnya.

Dengan begitu, kunci utama masalah ekonomi di tengah pandemi yakni bagaimana semua pihak berperan serta mematikan penyebaran Covid-19 dengan konsisten melaksanakan protokol kesehatan.

"Tidak ada lagi toleransi dan dispensasi, ini pertaruhan akan masa depan ekonomi dan keselamatan semua, tindakan tegas kepada setiap orang yang melanggar protokol kesehatan menjadi sesuatu yang harus diterapkan," tandasnya.