Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Covid-19

Oleh : Oleh Dr. Muhammad Luthfie Hakim, SH, MH* | Sabtu, 04 April 2020 - 12:35 WIB

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Covid-19
undefined

 

PADA hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan sekaligus 3 (tiga) produk hukum terkait Pandemi Covid-19, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9); dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).

Pemerintah Pusat dengan kewenangannya telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui Keppres No.11/2020. Penetapan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tidaklah begitu jelas apakah karena Covid-19 telah ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan KKM sehingga konsekuensinya diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ataukah sebaliknya, mengingat kedua produk hukum tersebut tidak saling merujuk satu sama lain.

Pasal 96 ayat (1) UU No.6/2018 mengamanatkan peraturan pelaksanaan dari UU No.6/2018 harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan pada pasal yang sama ayat (2) mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Hingga kini peraturan pelaksanaan itu belum pernah ada, padahal Pasal 60 UU No.6/2018 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Alih-alih menerbitkan PP mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB (yang bukan hanya untuk Covid-19), Pemerintah Pusat malah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21/2020 tentang PSBB saja yang itupun hanya ditujukan untuk penanganan Covid-19. Padahal belum tentu pilihan kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid-19 untuk setiap

wilayah adalah dalam bentuk PSBB, bisa saja yang lebih tepat dalam bentuk Karantina Wilayah. Ataukah tujuan Pemerintah Pusat menerbitkan PP tentang PSBB Covid-19 ini justru untuk menegasikan pemberlakuan opsi Karantina Wilayah?

Yang jelas dengan kenyataan produk PP ini hanya tentang PSBB untuk Covid-19 maka berarti hingga kini masih belum ada PP yang mengatur tentang pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan PSBB umum atau selain untuk Covid-19.

Karantina Wilayah dan PSBB

Publik selama ini disibukkan diskursus tentang lockdown suatu wilayah tertentu akibat terjadi lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 tanpa memahami betul aturan hukum yang mengatur hal itu. Dalam UU No.6/2018 sudah diatur Karantina, Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan PSBB.

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina Wilayah ini merupakan bagian respons dari KKM yang sudah ditetapkan Presiden melalui Keppres No.11/2020. Inti dari Karantina Wilayah sebagaimana diatur dalam UU No.6/2018 adalah membatasi pergerakan penduduk untuk keluar/masuk suatu wilayah, dengan diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Merujuk pada Cambridge Dictionary tentang arti kata lockdown yaitu a situation in which people are not allowed to enter or leave a building or area freely because of an emergency, maka pemberlakukan suatu Karantina Wilayah dapat disamakan dengan Lockdown.

Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Adapun PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Inti dari PSBB adalah bukan pada pembatasan pergerakan penduduk melainkan pembatasan pada kegiatan penduduk. PSBB juga merupakan bagian respons dari KKM yang sudah ditetapkan Presiden melalui Keppres No.11/2020. PSBB sebagaimana diatur dalam UU No.6/2018 paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Tidak disebutkan secara expressis verbis apakah selama dalam masa PSBB kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana selama dalam Karantina Wilayah. Namun mengingat PSBB merupakan bagian dari Kekarantinaan Kesehatan (periksa Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No.6/2018), sedangkan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (periksa Pasal 11 ayat (1) UU No.6/2018) maka menurut hemat penulis kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah PSBB juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pasal 8 UU No.6/2018 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Penjelasan Pasal 8 tersebut berbunyi yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.

Adanya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PP No.21/2020 bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidaklah berarti tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut mencakup tanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah PSBB.

Pemberlakukan PSBB

Sekalipun sudah ada PP tentang PSBB Covid-19, tidak berarti sudah ada wilayah di negeri ini yang memberlakukan PSBB tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa menurut Pasal 49 ayat (3) UU No.6/2018 baik Karantina Wilayah maupun PSBB ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Dalam PP No.21/2020 diatur bahwa Pemberlakuan PSBB dapat diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) kepada Menteri Kesehatan.

Tidak diatur berapa lama Menteri Kesehatan harus memberikan jawaban persetujuan atau penolakan setelah gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas mengajukan pemberlakukan PSBB, mengingat pemberlakukan PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dengan membayangkan bahwa pemberlakukan PSBB itu benar-benar harus mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor tersebut dan disusun dalam bentuk semacam naskah akademis yang rigid, penulis bisa membayangkan betapa lambatnya gerakan mewujudkan pemberlakuan PSBB itu nantinya.

*Ketua Umum Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HAS-RS), juga dosen Program Pasca Sarjana FH-UMJ