Rejim Pendidikan Penentu Keberhasilan Pembangunan Ranah Mental & Spiritual

Oleh : | Kamis, 30 Juli 2020 - 20:18 WIB

Rejim Pendidikan Penentu Keberhasilan Pembangunan Ranah Mental & Spiritual
undefined

Hukum & Bisnis (SURABAYA) - Keberhasilan pembangunan ranah mental spiritual atau tata nilai sangat bertumpu pada rejim pendidikan dan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya kebudayaan dapat dibentuk. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moral harus dimulai sejak usia dini, baik melalui jalur pendidikan keluarga (in-formal), jalur non-formal, dan pendidikan formal. Namun karena perkembangan keadaan saat ini, dimana peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan moral atau karakter cenderung menurun, maka diharapkan pendidikan formal menjadi penjurunya. Demikian penyataan Pontjo Sutowo selaku Pembina YSNB-Ketua Aliansi Kebangsaan-Ketua Umum FKPPI dalam Diskusi Kelompok Terarah (DKT) yang mengambil tema Pendidikan sebagai Wahana Mengokohkan Budaya Bangsa yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kemarin Rabu, (29/07/2020) di Surabaya – Jawa Timur.

Pendidikan yang ‘tepat’ (right education) kata Pontjo Sutowo, yang berperan besar dalam pembangunan mental spiritual bangsa. “Pendidikan yang tepat,  akan berperan dalam proses menjadikan orang  baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik, dan warga dunia yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang tidak tepat   bisa menggerus potensi kebajikan yang pada awalnya ada pada seseorang,”terangnya.

Oleh karena itu, tokoh FKPPI ini menekankan, tentang tantangan suatu bangsa kedepan  adalah membangun  sistem pendidikan yang tepat yang  sesuai dengan konteks sosial-budaya, sejarah, lingkungan alam bangsa yang bersangkutan, dan kebutuhan masa depan.  Kepentingan dan urgensi dari membangun sistem pendidikan yang tepat semakin besar mengingat risiko dari kegagalan pendidikan tidak hanya membuat suatu bangsa terpuruk secara ekonomi dan sosial, namun juga mengancam eksistensi bangsa itu sendiri.

Dalam rangka ikut membangun pendidikan yang tepat itulah Pontjo Sutowo dan para kolega seperjuangan mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sudah masuk Prolegnas 2020.

Dalam rangka mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut , YSNB, FKPPI, Aliansi Kebangsaan dan para kolega seperjuangan telah menyampaikan aspirasi dalam bentuk Naskah Akademik yang sudah kami sampaikan dan paparkan dalam RDPU dengan Komisi X DPR-RI pada tanggal 6 Juli 2020 yang lalu. 

“Kami mengusulkan RUU Sisdiknas dirubah menjadi RUU Sisbuddiknas (Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional), karena dalam pandangan kami, Kebudayaan dan Pendidikan merupakan dua entitas yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Meskipun pendidikan merupakan investasi dalam menghadapi tantangan masa depan, pendidikan nasional kita harus tetap berakar kuat pada  bangsanya sendiri, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia,“tegas Pontjo.

Sementara rektor Unesa Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes dalam kata sambutannya mengatakan, bahwa pendidikan merupakan proses kebudayaan dan pemberdayaan untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia. Konsep inilah yang dikuatkan oleh prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan  sebagai suatu proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (pasal 4 ayat 3 UU No. 20/2003 Sisdiknas). 

Nurhasan juga mencikal kalimat yang pernah diucapkan Ki Hadjar Dewantara sewaktu menerima gelar Dr. Honoris Causa dari UGM, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya (kultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Di sini terlihat adanya kesungguhan yang luar biasa pada saat itu bahwa melalui pendidikan kita harus bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa yang lain. 

Dengan demikian sudah seharusnya bangsa Indonesia mendesain sistem pendidikannya sendiri bukan sekedar tambal sulam dari berbagai negara lain tanpa membuihkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. “Bukannya Indonesia sejak awal sudah membangun sistem bernegaranya sendiri seperti dilakukan para pendiri republik ini, jadi Indonesia harus memiliki sistem pendidikannya sendiri dengan tidak mengekor kemana-mana. Ini penting sebagai landasan dalam revisi UU Sisdiknas,”tandasnya. (Gus)