15 Bank Besar Dapat Jaminan Kredit Korporasi Padat Karya Hingga Rp 100 Triliun

Oleh : Redaksi | Kamis, 30 Juli 2020 - 09:06 WIB

15 Bank Besar Dapat Jaminan Kredit Korporasi Padat Karya Hingga Rp 100 Triliun
Sektor korporasi padat karya penerima dana kredit program PEN. Besarnya kredit cukup signifikan untuk mengejar pertumuhan agar positif. (foto setneg/H&B)

Hukum & Bisnis (Jakarta) – Pemerintah menjalin kerjasama dengan 15 bank untuk membantu menyalurkan kredit modal kerja dan penjaminan kredit modal kerja korporasi padat karya, serta penempatan dana melalui bank. Melalui program PEN, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp53,7 triliun. Baik bank BUMN maupun swasta nasional maupun asing.

Di antara ke-15 bank tersebut terdapat nama BCA, HSBC, dan, Standard Chartered. Lainnya; Bank Danamon, DBS Bank, ICBC Bank, Maybank,  Bank UOB, Bank MUFG, dan Bank Resona Perdania. Selebihnya; Bank Mandiri (Persero, Tbk); BNI (Persero, Tbk), Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk); Bank Tabungan Negara (Persero, Tbk), serta satu bank daerah yaitu Bank DKI.

Sementara itu, Pemerintah menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Penjamin dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai Pelaksana Dukungan Loss Limit atas Penjaminan Pemerintah. 

Perjanjian nota kesepahaman antara LPEII, PII, dan ke-15 bank tersebut disaksikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Acara dilaksanakan di Aula Mezanine, Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (29/7/2020).

Menko Airlangga menjelaskan, program ini penting agar korporasi bisa rescheduling dan penjaminan LPEI dan PII yang telah dimasukkan dalam revisi PP 23. “Skema ini akan diberikan kredit dengan plafon Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun dan ini bisa mendorong terciptanya Rp 100 triliun kredit modal kerja sampai 2021," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor korporasi menjadi penting untuk menyehatkan kembali angka pengangguran, karena selama pandemi sudah banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap volume dari penjaminan tersebut diharapkan bisa mendukung penyaluran kredit hingga Rp100 triliun. Dengan demikian dapat ikut mengakselerasi ekonomi dan menjadi pelengkap (komplemen) belanja pemerintah.

"Volume dari penjaminan sekarang diharapkan bisa mendukung penyaluran kredit hingga Rp100 triliun. Kredit modal kerja yang bisa dilakukan ini akan memberikan harapan ekonomi bergerak kembali. Sehingga dia merupakan komplemen belanja pemerintah yang akan kita akselerasi mencapai lebih dari Rp2.700 triliun hingga akhir tahun," kata Menkeu. (gus)