Edhy Prabowo Mengaku Tak Punya Bisnis Perikanan

Oleh : Redaksi | Kamis, 30 Juli 2020 - 10:34 WIB

Edhy Prabowo Mengaku Tak  Punya Bisnis Perikanan
Menteri Edhy Prabowo memimpin penangkapan kapal ikan ilegal foto kkp.go.id/H&B)

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sedang didera sejumlah tudingan bermain KKN dengan membuat kebijakan yang menguntungkan keluarga, teman, juga partainya. Dia menepis dengan mengatakan, tegas, dirinya tak punya bisnis di bidang kelautan.  

Sebaliknya dia meyakinkan bahwa semua perturn hokum yang dibuatnya semta-mata demi kepentingan nasional dan memberimanfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI).

"Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers diliris di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Edhy menyatakan, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara. Juga, untuk memaksimalkan peluang di sektor kelautan dan perikanan di saat ekonomi sedang lesu. 

Sebaliknya, pria kelahiran Muara Enim, 24 Desember 1972 ini mengajak semua pihak terkait untuk bersama membangun sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan salah satu amanah Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada dirinya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, selain menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Peluang Sektor Perikanan
Pada kesempatan itu, Edhy menuturkan, salah satu komoditas yang ingin didorong ialah budidaya udang vaname. Mengapa? Karena mudah membudidayakan dan produktivitasnya tinggi. Itu sebabnya Edhy mencoba mengenalkan konsep milenial shrimp farming. Konsep itu sedang dikembangkan di Situbondo dan Jepara.

“Melalui konsep ini, harapannya agar para mahasiswa atau generasi milenial bisa turut andil budidaya udang. KKP siap menyediakan fasilitas permodalan melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP),’’ kata Edhy.

Selain udang, Edhy mengaku juga ingin mendorong budidaya lobster, kepiting, dan rajungan. Maka dibuatlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020.

Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang ada di Jepara (Jawa Tengah) dan Takalar (Sulawesi Selatan) telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan. “Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50 ribu telur, yang bisa jadi 25%, intinya campur tangan manusia sampai pada pemijahan (kepiting)," ungkap mantan anggota Fraksi Praksi Partai Gerindra DPR ini menyudahi keterangannya. (yb)