Memperkuat PT PANN

Oleh : Siswanto Rusdi* | Rabu, 29 Juli 2020 - 12:08 WIB

Memperkuat PT PANN
Foto bisnis.com/H&B)

MENTERI Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati sempat membikin gempar dunia kemaritiman beberapa waktu berselang. Kala itu, menteri yang beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik itu mengaku tidak mengenal BUMN PT PANN (Persero). Dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR RI pada Desember 2019, Menkeu mengaku baru mendengar nama perusahaan tersebut saat menjawab pertanyaan anggota  Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tentang apa itu PANN.

Apa yang dialami Menkeu bukan hal yang aneh. Nama PANN sebagai satu-satunya BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan armada niaga nasional memang kalah populer dibandingkan BUMN lainnya. Pasalnya, PANN sudah tenggelam sejak tahun 1994 saat pemerintah memberikan penugasan di luar kompetensinya. Penugasan tersebut adalah membiayai pembangunan kapal ikan Mina Jaya dan pengadaan pesawat terbang. 

Kedua proyek itu bukanlah proyek yang sesuai dengan core business PANN sebagai perusahaan pembiayaan pengadaan armada niaga nasional. Penugasan ini menyisakan masalah besar bagi PANN hingga sekarang. Akibatnya, kinerja PANN yang semula kinclong menjadi negatif. Ekuitas negatif, struktur permodalan negatif. Apa-apa negatif. Perusahaan ini menjadi tidak lagi menarik bagi investor. Bukannya untung, PANN malah buntung dari kedua proyek itu. 

Kegiatan bisnis intinya terganggu karena keuntungan yang diperoleh dari lini utama ini tidak mampu menutupi kerugian dari kedua proyek penugasan tersebut. Walhasil, PANN tidak bisa bekerja optimal melakukan kegiatan bisnis intinya. Bahkan selama 25 tahun terakhir, PANN disibukkan dengan masalah-masalah yang muncul akibat kedua proyek penugasan tersebut. 

PANN akhirnya menempuh restrukturisasi di mana utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah akan dikonversi menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai. PMN ini amat sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar kehadirannya bisa menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi maritim nasional melalui jasa pembiayaan pengadaan armada niaga nasional. 

PANN juga sangat dibutuhkan Presiden Joko Widodo untuk lebih mengoptimalisasi program Tol Laut dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dan, PANN dibutuhkan untuk meningkatkan penggunaan armada nasional pada kegiatan angkutan ekspor dan impor.

Kilas Balik

Pemerintah mendirikan PT PANN (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang pengembangan armada niaga nasional. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengadaan kapal-kapal atau alat-alat perlengkapan kapal untuk dijual, disewa-belikan ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional, baik melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal, termasuk  pengadaan keperluan galangan kapal, penyertaan modal di bidang pelayaran dan usaha lainnya dalam menunjang kegiatan pengembangan armada niaga nasional.

Selama 20 tahun pertama sejak pertama kali berdiri, PANN fokus pada pembiayaan pengadaan kapal  niaga nasional. Hasilnya sebanyak 104 unit kapal berhasil diadakan dan dibiayai oleh perseroan dengan kapitalisasi mencapai Rp10,4 triliun (harga kapal Rp100 miliar per unit).

Dari total 104 kapal, sebanyak 66 unit kapal dibangun pada sembilan galangan kapal dalam negeri sehingga memicu multiplier effect yang sangat besar. Tiga puluh delapan unit sisanya merupakan kapal bekas yang kemudian disewa-guna-usahakan kepada 30 perusahaan pelayaran niaga nasional. 

Perusahaan pelayaran yang dibiayai PANN saat ini telah menjadi lebih besar bahkan sebagian telah menguasai kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional. Sebut  saja PT Samudera Indonesia. Tbk, PT Meratus Line dan PT Salam Pacific Indonesia Line. Mereka ini merupakan pemain utama angkutan kontainer domestik. Demikian juga operator feri seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Darma Lautan Utama, PT Pelni (Persero). Masih banyak lagi perusahaan pelayaran yang dibiayai PANN yang saat ini telah berkembang menjadi perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia. 

Kapal-kapal yang dibiayai PANN berperan pula dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat; menjaga harga komoditas antar-pulau bisa dinikmati secara berkeadilan, memeratakan pembangunan nasional. Juga mewujudkan azas cabotage guna membangun kedaulatan negara dan wawasan nusantara serta mendukung program Tol Laut.

Penguatan

Eksistensi PANN sebagai lembaga pembiayaan pengadaan armada nasional telah dipertegas oleh  Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Semangat UU Pelayaran 2008 mengembalikan PANN kepada bisnis intinya sebagai pembiayaan pengadaan armada niaga nasional. Hal ini merupakan perwujudan fungsi pembinaan pemerintah terhadap usaha pelayaran niaga nasional karena diwajibkan oleh UU.  Di sisi lain, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keberadaan PANN bagi Indonesia adalah sebuah keniscayaan. 

PANN sangat strategis dan berperan sebagai energizer kebangkitan ekonomi kemaritiman Indonesia melalui pengadaan armada niaga nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan angkutan laut dalam negeri (azas cabotage) maupun angkutan ekspor dan impor (beyond cabotage). Dengan pengalaman yang dimiliki, pemerintah dapat memposisikan PANN untuk menjawab kebutuhan perusahaan pelayaran nasional dan kemaritiman yang kesulitan likuiditas. Selain itu, menjadi sumber pembiayaan kapal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga-lembaga keuangan dalam negeri.

Peluang rebound PANN diperoleh setelah disetujuinya restrukturisasi utang SLA-nya menjadi PMN Non-Tunai. Dari restrukturisasi ini, struktur permodalan PANN berubah dari  semula negatif menjadi positif. Sehingga ia berpeluang kembali menjalankan core business sesuai dengan visi Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin membenahi PANN agar fokus kepada bisnis utamanya. 

Jika Menteri Erick teguh dengan niatnya itu, pengusaha pelayaran dipastikan akan sumringah. Karena ada harapan besar kembalinya kejayaan pelayaran nasional dan menjadi tuan di negeri sendiri. Menguasai angkutan laut ekspor-impor Indonesia sehingga dapat membantu negara memangkas borosnya defisit neraca jasa.

Dikatakan agar teguh niat sang menteri karena masih ada pendapat yang ingin melikuidasi PT PANN, paling tidak menjadikannya bagian/anak usaha BUMN lainnya, yang disuarakan oleh sebagian kalangan. Semoga lancar. SELESAI

*penulis adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Baca Juga

Stakeholder Satisfaction

Sabtu, 01 Agustus 2020 - 19:04 WIB

Stakeholder Satisfaction
Hari Raya Qurban dan Kesalehan di Era Pandemi

Jumat, 31 Juli 2020 - 09:22 WIB

Hari Raya Qurban dan Kesalehan di Era Pandemi
Cina dan Pertikaian Negara Tetangga

Kamis, 30 Juli 2020 - 19:46 WIB

Cina dan Pertikaian Negara Tetangga
Covid-19: Dilema Kesehatan dan Ekonomi

Rabu, 29 Juli 2020 - 07:44 WIB

Covid-19: Dilema Kesehatan dan Ekonomi
Melawan Pelumpuhan DPR Dalam UU Corona No.2/2020

Selasa, 28 Juli 2020 - 15:54 WIB

Melawan Pelumpuhan DPR Dalam UU Corona No.2/2020
Mewaspadai  Cluster Covid-19  di Perkantoran

Rabu, 22 Juli 2020 - 19:00 WIB

Mewaspadai Cluster Covid-19 di Perkantoran