Sebar-sebar Duit PEN, Harusnya Juga Untuk Bangkitkan Produksi Obat Lokal

Oleh : Redaksi | Selasa, 28 Juli 2020 - 09:33 WIB

Sebar-sebar Duit PEN, Harusnya Juga Untuk Bangkitkan Produksi Obat Lokal
Rahmad Handaya, anggota Komisi IX DPR, (foto dpr.go.id/H&B)

Hukum & Bisnis (JAKARTA) – Mumpung banyak anggaran yang dikucurkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di saat pandemi covid-19 ini. Anggota Komisi IX DPR ini minta pemerintah sekaligus menjadikan momen ini untuk menggairahkan riset farmasi untuk mendorong kebangkitan produk obat tradisional berbasis kearifan lokal.

"Pada momentum pandemi Covid-19 ini, kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai kita terlena akan obat  impor atau riset yang dilakukan pihak luar negeri. Kita harus mulai bangkit dan bangun agar Indonesia tidak tergantung impor lagi, tapi bisa mandiri dengan obat berbasis kearifan lokal," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handaya.

Menurut Rahmad, momentum pandemi covid-19 adalah saat yang tepat untuk membangun industri obat di tanah air yang berbasis kekayaan sumber daya tanaman obat yang ada di bumi Indonesia. "Ingat, 90% bahan baku obat-obatan masih harus diimpor. Lalu kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mandiri," tegas Rahmad.

Politisi Fraksi PDIP ini mengungkapkan, untuk men-support obat tradisinal tersebut, pemerintah perlu membangun rumah sakit khusus, dimana obat-obatan yang digunakan berbahan baku dari kandungan lokal. Kita tidak boleh terus-menerus tergantung kepada obat impor.

“Ketergantungan Indonesia akan obat-obat impor menjadi keprihatinan bersama. Mengingat, hampir semua bahan baku alat kesehatan (Alkes), termasuk bahan baku obat-obatan yang digunakan di Indonesia, hingga saat ini masih impor,’’ tutur Rahmad saat mengiuti rapat kerja di Komisi IX, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (27/7/2020).  

Rahmad pun mengaku, ahli-ahli farmasi dalam negeri sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan obat-obat berbasis kearifan local, tentu sepanjang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memberi insentif kepada perusahaan farmasi. Entah itu insentif fiskal atau apapun bentuknya yang  memberi kemudahan untuk berinvestasi.

 "Kita kan harus mandiri di bidang kesehatan, Karena itu, riset farmasi berbasis kearifan lokal harus didorong. Beri kesempatan kepada perusahaan farmasi untuk mengembangkan manfaat kandungan lokal, seperti jahe, kunyit serta berbagai rempah-rempah yang menjadi kekayaan alam Indonesia," terangnya. Tentu riset farmasi tidak hanya dilakukan industri obat-obatan, tapi juga di lembaga riset yang ada di perguruan tinggi.

Sebetulnya, masalah produksi obat-obatan local  pernah disinggung Menteri BUMN Erick Thohir pertengahan Februari lalu, saat cxovid-19 mulai menyebar dari Wuhan, China ke berbagai negara. Ketika itu Erick mengatakan, industri obat-obat tradisional  bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketergantungan obat impor.

 Rahmad pun menyitir data Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin. Disebutkan,  Indonesia mempunyai sekitar 30.000 varietas tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai formula obat herbal oleh pelaku industri jamu dan obat tradisional. 

 Saat ini, menurut Kementerian Perindustrian, saat ini ada sekitar 1.200 pelaku industri jamu. Dari jumlah itu ada sekitar 129 usaha yang masuk masuk kategori industri. Selebihnya atau mayoritas merupakan industri berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun semuanya terklasifikasi menjadi Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). (bs)

Hukum & Bisnis (JAKARTA) – Mumpung banyak anggaran yang dikucurkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di saat pandemi covid-19 ini. Anggota Komisi IX DPR ini minta pemerintah sekaligus menjadikan momen ini untuk menggairahkan riset farmasi untuk mendorong kebangkitan produk obat tradisional berbasis kearifan lokal.

"Pada momentum pandemi Covid-19 ini, kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai kita terlena akan obat  impor atau riset yang dilakukan pihak luar negeri. Kita harus mulai bangkit dan bangun agar Indonesia tidak tergantung impor lagi, tapi bisa mandiri dengan obat berbasis kearifan lokal," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handaya.

Menurut Rahmad, momentum pandemi covid-19 adalah saat yang tepat untuk membangun industri obat di tanah air yang berbasis kekayaan sumber daya tanaman obat yang ada di bumi Indonesia. "Ingat, 90% bahan baku obat-obatan masih harus diimpor. Lalu kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mandiri," tegas Rahmad.

Politisi Fraksi PDIP ini mengungkapkan, untuk men-support obat tradisinal tersebut, pemerintah perlu membangun rumah sakit khusus, dimana obat-obatan yang digunakan berbahan baku dari kandungan lokal. Kita tidak boleh terus-menerus tergantung kepada obat impor.

“Ketergantungan Indonesia akan obat-obat impor menjadi keprihatinan bersama. Mengingat, hampir semua bahan baku alat kesehatan (Alkes), termasuk bahan baku obat-obatan yang digunakan di Indonesia, hingga saat ini masih impor,’’ tutur Rahmad saat mengiuti rapat kerja di Komisi IX, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (27/7/2020).  

Rahmad pun mengaku, ahli-ahli farmasi dalam negeri sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan obat-obat berbasis kearifan local, tentu sepanjang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memberi insentif kepada perusahaan farmasi. Entah itu insentif fiskal atau apapun bentuknya yang  memberi kemudahan untuk berinvestasi.

 "Kita kan harus mandiri di bidang kesehatan, Karena itu, riset farmasi berbasis kearifan lokal harus didorong. Beri kesempatan kepada perusahaan farmasi untuk mengembangkan manfaat kandungan lokal, seperti jahe, kunyit serta berbagai rempah-rempah yang menjadi kekayaan alam Indonesia," terangnya. 

Sebetulnya, masalah produksi obat-obatan local  pernah disinggung Menteri BUMN Erick Thohir pertengahan Februari lalu, saat cxovid-19 mulai menyebar dari Wuhan, China ke berbagai negara. Ketika itu Erick mengatakan, industri obat-obat tradisional  bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketergantungan obat impor.

 Rahmad pun menyitir data Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin. Disebutkan,  Indonesia mempunyai sekitar 30.000 varietas tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai formula obat herbal oleh pelaku industri jamu dan obat tradisional. 

 Saat ini, menurut Kementerian Perindustrian, saat ini ada sekitar 1.200 pelaku industri jamu. Dari jumlah itu ada sekitar 129 usaha yang masuk masuk kategori industri. Selebihnya atau mayoritas merupakan industri berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun semuanya terklasifikasi menjadi Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). (bs)