Rp 3 Triliun, Subsidi Listrik Untuk Sosial-Bisnis-Industri

Oleh : Redaksi | Selasa, 28 Juli 2020 - 05:00 WIB

Rp 3 Triliun, Subsidi Listrik Untuk Sosial-Bisnis-Industri
foto (pln.co.id/H&B)

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Pemerintah menambah subsidi listrik dengan meringankan abonemen listrik bagi pelanggan listrik PLN untuk sektor sosial, bisnis, dan industri sebesar Rp3 triliun. Jumlah itu akan dibagikan kepada 112.223 pelanggan listrik PLN sektor sosial, 330.653 pelanggan sector bisnis, dan  28.886 pelanggan sektor industri. 


Sebelumnya, pemerintah sudah menggratiskan tagihan listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 450 VA selama April, Mei, dan Juni. Lalu diperpanjang hingga akhir 2020 untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi covid-19. Kemudian pemerintah juga mendiskon 50% tarif pelanggan listrik kapasitas 900 VA.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, jika mengacu biaya minimum, maka secara keseluruhan pelanggan sektor sosial selama Juli hingga Desember 2020 harusnya membayar Rp521,7 miliar, pelanggan bisnis Rp2,37 triliun, dan pelanggan industri Rp2,7 triliun. Total pembayaran minimum untuk ketiga sektor itu Rp5,6 triliun.

Namun, kata Airlangga, apabila sesuai penggunaan, pelanggan sosial hanya perlu membayar Rp235,8 miliar, pelanggan sektor bisnis Rp1,69 triliun, dan industri Rp1,3 triliun. Total Rp2,6 triliun.

Dengan demikian terdapat delta Rp3 triliun antara kedua komponen biaya tersebut. "Sehingga delta yang dibayarkan atau disubsidi pemerintah itu sebesar Rp3 triliun dengan rincian Rp285 miliar untuk pelanggan listrik sosial, Rp1,3triliun untuk pelanggan listrik bisnis, dan Rp1,4 triliun untuk pelanggan listrik sektor industri," kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (27/7/2020). “Tadi disetujui pemberian subsidi listrik, selain untuk penghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai Desember 2020 nanti," katanya. (bs)