Giliran BPD Dapat Penempatan Dana Pemerintah Rp 20 Triliun

Oleh : Redaksi | Senin, 27 Juli 2020 - 16:48 WIB

Giliran BPD Dapat Penempatan Dana Pemerintah Rp 20 Triliun
Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama para gubernur selaku penanggung jawab direksi BPD. (foto bpd.go.id/H&B))

Hukum & Bisnis (Jakarta) – Pemerintah kembali menempatkan dananya ke perbankan nasional. Tahap pertama untuk anggota Himbara sebesar Rp 30 triliun. Giliran kedua untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang besarnya Rp20 triliun. Penempatan dana pemerintah itu sebagai bukti dukungan Pemerintah untuk pemulihan sektor riil dalam menghadapi pandemi covid-19 sehingga dapat disalurkan kepada UMKM.

Hal itu diungkapkan Menter Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani INdrawati Dengan skema tersebut, percepatan pemulihan nasional diharapkan dapat tercapai dengan menjangkau pelaku usaha yang merupakan nasabah Bank Pembangunan daerah (BPD) dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk tahap I diberikan kepada Bank Himbara sejumlah Rp30 triliun, sedangkan pada tahap II, Pemerintah akan menempatkan uang negara kepada Bank Pembangunan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Kebijakan Penempatan Uang Negara di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan pada Senin (27/7/2020).
                              
“Kita melakukan untuk penempatan dana menurut PMK 70 Tahun 2020, dimana pertama kita menempatkan di Bank Himbara Rp30 triliun, kita sudah menyediakan Rp20 triliun untuk kita tempatkan di BPD,’’ kata Menkeu.

Hari ini yang tanda tangan menerima kucuran dana pemerintah itu adalah BPD Jabar sebesar Rp 2,5 triliun,  Jawa Tengah Rp2 triliun, Sulawesi Utara Rp1 triliun, dan Gorontalo Rp1 triliun. Lalu, DKI Jakarta 2 triliun, Jateng Rp2 triliun, Jatim Rp2 triliun. Sedangkan Bali dan DIY masing-masing Rp1 triliun. Untuk Jabar Rp2,5 triliun itu dengan suku bunga seperti yang diberikan kepada bank anggota Himbara

 

Total seluruh anggaran untuk BPD yang kita sediakan adalah sekitar Rp11,5 triliun.

Untuk Bank Jawa Barat Rp2,5 triliun itu dengan suku bunga seperti yang kita berikan di Bank Himbara yaitu 80% dari suku bunga repo jadi sangat rendah. DKI Rp2 triliun Jawa Tengah Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp1 triliun kemudian yang dua lagi yang kita sedang evaluasi dan kaji termasuk Bank BPD Bali dan BPD Yogyakarta masing-masing Rp1 triliun jadi total Rp11,5 trilyun.

“Ini sudah siap untuk kami bisa salurkan tujuannya adalah mendorong ekonomi daerah, tidak ada persyaratan apa-apa kecuali harus menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor produktif,” tegas Menkeu.  

Dia menambahkan, pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side, dimana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD, dan demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.

Dengan berbagai skema tersebut, kata Menkeu, diharapkan tujuan dari percepatan pemulihan nasional dapat tercapai dengan menjangkau pelaku usaha yang merupakan nasabah BPD dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi covid-19. Dengan demikian, diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat segera terealisasikan.

“Hari ini saya juga senang, kita melihat bahwa dengan hal ini saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerjasama bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita,” kata Menkeu mengakhiri penjelasannya.(bs)