Kalau Punya Malu, Nadiem Harusnya Mundur, Atau Harus Dimundurkan Presiden

Oleh : Redaksi | Senin, 27 Juli 2020 - 06:25 WIB

Kalau Punya Malu, Nadiem Harusnya Mundur, Atau Harus Dimundurkan Presiden
SD Muhammadiyah Kauman, Yogyakarta, berdiri sebelum Indonesia merdeka (foto pwmu.co/H&B)

Hukum & Bisnis (JAKARTA) – Kasus seleksi peserta Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang cenderung ngawur, terus bergulir.Bahkan menunjukkan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim tak punya kemampuan di dunia pendidikan, kecuali bisnis di bidang transportasi online.

Itu sebabnya kalangan anggota DPR mendesak agar Mendikbud lebih baik mengundurkan diri, atau menunggu dimundurkan Presiden Jokowi karena sudah menjatuhkan citra pemerintah. “Tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud ini. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud,’’ kata anggota Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

 “Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini,” tuturnya.

Saleh yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menyatakan, semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud. Insya’Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," ujar Saleh, akhir pejan kemarin.

Tidak hanya Muhammadiyah dan NU saja yang mengundurkan diri sebagai peserta POP. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga ikut mengundurkan diri dari program tersebut. PGRI adalah organisasi para guru yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia hingga di tingkat kecamatan.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, dana POP sebesar Rp 595 miliar per tahun akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi.

Unifah menambahkan, pandemi covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua." Oleh sebab itu PGRI juga menekankan agar Kemendikbud berhati-hati menggunakan anggaran tersebut, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Mundurnya ketiga organisasi besar itu akibat seleksi peserta POP yang tak tidak jelas dan cenderung ngawur. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud yang mengawal program ini menunjuk  SMERU Reseach Institute.

Sebab, ditengarai ada dua yayasan milik konglomerat yang lolos seleksi menjadi peserta POP, yaitu Tanoto Foundation dan Yayasan Putra Sampoerna. Harusnya kedua lembaga itu mengucurkan bantuan, bukannya menerima bantuan. Selain itu banyak dijumpai pula lembaga yang tidak jelas alamat, baru berdiri beberapa tahun belakangan. Bahkan tak punya laporan keuangan. Majelis  Dikdasmen PP Muhammadiyah menyatakan Muhammadiyah tak sepatutnya dipersandingkan dengan lembaga-lembaga bentukan baru itu. (bs)