Industri Media Bakal Terima Insentif Atasi Pandemi Covid-19

Oleh : Redaksi | Minggu, 26 Juli 2020 - 21:52 WIB

Industri Media Bakal Terima Insentif Atasi Pandemi Covid-19
Suatu diskusi di Gedung Dewan Pers, 10 Maret 2020 dengan narasumber Menkominfo Johny G Plate, Ketua Dewan Pers M Nuh, dan Ketua KPI Agung Supria (foto dewanpers/H&B)

Hukum & Bisnis (JAKARTA) – Kalangan perusahaan media termasuk sektor yang juga mengalami dampak pandemi covid-19. Itu sebabnya, pemerintah berencana mengucurkan insentif bagi perusahaan edia agar bisa terbebas dari ancaman mem-PHK karyawannya . Juga untuk mencegah kemungkinan perusahaan itu tutup alias gulung tikar.

Rencana iu diungkapkan Ketua Dewan Pers Prof Muhammad Nuh DEA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020). "Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19," kata Nuh.

Menurut Nuh, rencana pemberian insentif kepada perusahaan media itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan yang dilakukan secara virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional pada Jumat (24/7/2020).

Nuh berharap agar perusahaan media tidak terganggu bahkan menutup operasi, atau mengurangi pekerja selama masa pandemic covid-19. "Dan pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi covid-19," ujarnya.

Setidaknya ada tujuh poin penting yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan itu. Poin-poin itu adalah; satu, Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Dua, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Tiga, Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

Empat, Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media. Lima, Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

Enam, Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan. Dan, tujuh, Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal. (bs)