Tegas, DPD Tolak Sentralisasi RUU Cipta Kerja

Oleh : Bani Saksono | Minggu, 26 Juli 2020 - 03:00 WIB

Tegas, DPD Tolak Sentralisasi RUU Cipta Kerja
Rapat gabungan DPD RI dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (26/7/2020) di rumah dinas Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. (foto dpd/H&B)

Hukum & Bisnis (JAKARTA) - Ada empat pimpinan Komite di DPD RI sepakat menolak frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. Para Senator menganggap RUU Cipta Kerja setback ingin kembali ke era sentralistik. 

Pendapat Komite I hingga IV DPD RI itu  disampaikan langsung kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7/2020) di rumah dinas Ketua DPD RI di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan.

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPD, yaitu Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU). 

Saat menyampaikan kata pengantarnya, LaNyalla sempat menyinggung bahwa DPD melihat ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945. Karena semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah. 

“Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” kata LaNyalla.

Dia menambahkan, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU. Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Apa tanggapan Menko Airlangga? Dia mengatakan, pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Alasannya,  mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. 

“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya. 

 

Kurang Sosialisasi

Airlangga mengakui, pemerintah kurang melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR RI maupun dari DPD RI. “Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” tuturnya. 

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD RI dengan Menko Perekonomian  berlangsung sekitar 2 jam. Rapat diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga. (bs)