KAI Surati Gubernur DKI Minta Penghapusan SIKM

Oleh : Redaksi | Selasa, 07 Juli 2020 - 23:00 WIB

KAI Surati Gubernur DKI Minta Penghapusan SIKM
Pemeriksaan tiket KA Argo Parahiyangan. (foto ist/H&B)

Hukum & Bisnis (Jakarta) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melonggarkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi penumpang kereta jarak jauh, khususnya  jurusan Jakarta-Bandung. Surat yang dikirim Selasa (7/7/2020), juga ditembuskan ke Menteri Perhubungan, Kepala Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, juga Menteri BUMN.

"Kami kirim surat ke Gubernur, Kemenhub, BUMN, Pak Doni Monardo mohon diberikan keleluasan Jakarta-Bandung nanti kita lihat evaluasinya," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Selasa di gedung DPR di Senayan, Jakarta

Didiek menjelaskan, surat itu dibuat menyusul instruksi Menhub Budi Karya Sumadi agar KAI mengoperasikan kereta jarak jauh. Rencananya, kereta yang akan dioperasikan adalah KA Argo Parahyangan Gambir-Bandung. "Kami diinstruksikan Menhub jalankan Argo Parahyangan Bandung-Jakarta. Beroperasi di Jakarta terkena peraturan gubernur. Padahal KAI sangat ketat menerapkan aturan protokol kesehatan," ucapnya.

Penumpang yang tak memiliki SIKM dari arah Bandung selalu terjaring razia oleh petugas di wilayah DKI Jakarta. Padahal, operasional KA jarak jauh dari Bandung tak mewajibkan SIKM sebagai syarat pembelian tiket kereta api. “Apabila enggak punya SIKM diisolasi 14 hari. Kalau kami di stasiun keberangkatan, misal mau ke Jakarta tetap lolos enggak punya SIKM, maka di Jakarta, di Gambir, akan terkena,” katanya.

Karena itu Didiek berharap para penumpang terutama Argo Parahiyangan dibebaskan dari syarat SIKM. “Jadi ini kami berpandai-pandai. Kami berkirim surat ke Gubernur, kami tembuskan kepada Menhub, BUMN, Pak Doni Monardo, mohon diberikan keleluasaan Jakarta-Bandung,” tutur Didiek yang masuk ke KAI sejak 2016 dengan jabatan direktur keuangan.

Menurut alumnus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini, keberadaan syarat SIKM justru membuat orang yang ingin berpergian dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya kerepotan. Tak hanya itu, keharusan mengantungi SIKM juga berpotensi membuat masyarakat mengalihkan pilihannya ke transportasi jalan darat akibatnya kemacetan terjadi.

“Memang kami sebagai operator berada di tengah-tengah aturan. Namun demikian terkait SIKM ini yang mengeluarkan peraturan Gubernur. Jadi kita beroperasi di Jakarta terkena peraturan Gubernur dan kami sangat ketat menetapkan aturan itu karena terkait dengan protokol penanganan covid juga,” ujar Didiek. (bs)