Pemerintah Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM

Oleh : Redaksi | Selasa, 07 Juli 2020 - 22:10 WIB

Pemerintah Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM
Peluncuran Program enjaminan Kredit Modal Kerja UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Selasa, (7/7/2020) (Foto ist/H&B)

Hukum & Bisnis (Jakarta) – Sebanyak lima menteri dan Ketua OJK mengikuti acara Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Selasa, (7/7/2020) di Gedung Jamkrindo, Jakarta. Namun, perjanjian kredit modal kerja ini sebelumnya telah ditandatangani Senin (6/7/2020).

Kelima menteri itu masing-masing Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhuht Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santosa. Namun, mereka menyaksikan dari kantornya masing-masing.  

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menginginkan UMKM bangkit kembali dengan memberikan penjaminan kepada kredit UMKM melalui penjaminan kredit. "Anggaran Rp123,46 triliun, kita berharap bisa berputar dan betul-betul dinikmati UMKM. Satu, untuk penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan Rp5 triliun, kata Menkeu.

Bahkan, kata Sri Mulyani, UMKM yang meminjam sampai Rp10 miliar, premi penjaminan kredit macetnya dibayar oleh pemerintah, dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo, mereka diberi Rp6 triliun untuk PMN sehingga mereka memiliki modal untuk mengcover resiko tersebut. Artinya, UMKM kita harap bisa bangkit kembali diberikan restructuring untuk pinjaman pokok 6 bulan dan subsidi bunga.

Menkeu melanjutkan, sesudah restructuring, UMKM diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin oleh pemerintah. Preminya dibayar pemerintah Rp5 triliun dan dijamin BUMN Askrindo dan Jamkrindo. UMKM juga pajaknya ditanggung pemerintah sebesar Rp2,4 triliun. Selain itu, pemerintah melakukan penempatan dana di perbankan sekarang mulai Rp30 triliun di tahap pertama dari total Rp78 triliun supaya dana murah dari pemerintah dengan suku bunga sekitar 80% dari Repo yaitu 3,3% bisa dicampur (diblend) dengan dana perbankan untuk memberikan kredit modal kerja yang berbunga relatif murah.

Dalam sambutannya Airlangga Hartarto mengatakan program ini tentunya diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak negatif pandemi virus corona atau Covid-19, sehingga bisa bangkit kembali. "Kami mengapresiasi peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam program PEN," kata Airlangga.

Dia bilang program PEN untuk membantu UMKM, pemerintah kata dia telah membebaskan bunga dan penundaan pokok pembayaran bagi para pelaku usaha UMKM selama 6 bulan. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak covid-19.

Menko Luhut menjelaskan mengenai fokus pemerintah dalam membantu sektor UMKM setidaknya melalui tiga program. Pertama yaitu bersama OJK untuk mendorong restrukturisasi pinjaman UMKM yang saat ini nilainya mencapai 317 triliun rupiah dengan jumlah debitur 5,3 juta.

Kedua, subsidi bunga UMKM yang akan mengcover 60,6 juta rekening nasabah dengan nilai subsidi sebesar Rp 35 triliun. Dan yang ketiga yaitu penjaminan modal kerja UMKM, dimana pemerintah akan mengcover penjaminan 80% pinjaman modal kerja untuk UMKM. Adapun target pemerintah untuk penyaluran modal kerja sektor UMKM yang dijamin ini adalah sejumlah 100 triliun rupiah sampai dengan tahun 2021.

Melalui LPDB-KUKM

Soal program ini, apa kata MenkopUKM Teten Masduki? “Pelaku usaha mikro saat ini membutuhkan pembiayaan yang ramah, mudah, dan cepat. Sehingga program penjaminan kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sangat dinantikan,” katanya.

Penjaminan Kredit, menurut MenkopUKM, bertujuan untuk menjembatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan formal, khususnya bagi UMKM yang fleksibel namun belum bankable. Selain itu Perusahaan Penjaminan Kredit juga berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit.

Tercatat dari total anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasi khusus untuk KUMKM sebesar Rp123,46 triliun, yang tersebar penganggarannya lintas kementerian/ lembaga dan BUMN. Penyerapan PEN untuk UMKM sampai 7 Juli 2020 yang sudah terealisasi adalah subsidi bunga KUR dan bantuan likuiditas koperasi melakui LPDB-KUMKM.

Sedangkan, untuk bantuan pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUKM) telah tersalurkan sebesar Rp237,2 miliar dari dana talangan atau 23,72%, yaitu melalui pola konvensional Rp138,3 miliar untuk 10 mitra dan pola syariah Rp98,9 miliar untuk 17 mitra dari anggaran yang disiapkan Rp1 triliun.

Untuk Subsidi Bunga KUR, total yang sudah tersalurkan sebesar Rp 12,96 miliar atau 0,26% dari total subsidi bunga Rp4,9 triliun yang disiapkan. Bagi Subsidi Bunga NON-KUR melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan pagu masing-masing bantuan masih dalam tahap finalisasi pembahasan Proses penyusunan konsep DIPA dan Perangkat KPA sudah selesai, akan dikirimkan setelah ada keputusan Pagu Anggaran dari DJA Rencana penyaluran melalui 102 bank umum, 1570 BPR, 176 BPRS, dan 110 perusahaan leasing.

Untuk subsidi bunga NON-KUR melalui BUMN, dokumen sumber/ DIPA masih dalam proses penyelesaian. Rencana penyaluran subsidi bunga melalui PT PNM sebesar Rp 1,191 triliun. ”Per 7 Juli 2020, jumlah KUMKM yang telah menerima manfaat program PEN adalah 212.846 KUMKM,” kata MenkopUKM.

Total penyaluran PEN untuk KUMKM hingga 7 Juli 2020 sebesar 6,82% atau Rp8,417 triliun dari anggaran Rp123,460 triliun, melalui program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi melalui Himbara sebesar Rp8,167 triliun. (bs)