Anggaran Pupuk Bersubsidi Dikurangi Pemerintah

Oleh : Ade Maulidin | Rabu, 01 Juli 2020 - 19:07 WIB

Hukum & Bisnis (Jakarta) Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kelangkaan pupuk tidak terjadi di Indonesia sekarang. Namun, anggaran pupuk bersubsidi dikurangi pemerintah. 

“Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020. Pasal 5 Ayat 1,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Rabu (1/7/2020).

Permentan No. 10/2020 Pasal 5 Ayat 1 berisi pupuk bersubsidi diberikan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani. Ayat 2 menyebutkan kelompok tani yang  dimaksud Ayat 1, wajib menyusun data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy menambahkan, eRDKK akan diverifikasi daerah yang dilanjutkan dengan pengajuan ke Kementan. Admin kecamatan mengunggah data eRDKK untuk disetujui secara berjenjang hingga kepala dinas. 

“Nantinya, petani yang namanya tercantum dalam data cetak eRDKK dapat menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi,” jelasnya. 

Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota pun akan diawasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang diketuai sekretaris daerah (sekda). 

“Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10, ketersediaan stok di lini III (kios pengecer) paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu ke depan,” paparnya. (mam)