Survei Nasional LKSP, Muhammadiyah Organisasi Paling Peduli Covid - 19

Oleh : Redaksi | Selasa, 30 Juni 2020 - 05:00 WIB

Survei Nasional LKSP, Muhammadiyah Organisasi Paling Peduli Covid - 19
Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat.

Hukum & Bisnis (Jakarta) -  Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.

Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, maka sebagian besar warga menjawab: Muhammadiyah (17,26 persen), Ikatan Dokter Indonesia (16,51 persen), Nahdlatul Ulama (12,55 persen) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47 persen). Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 persen), PKPU (5,19 persen), Majelis Ulama Indonesia (4,53 persen), Palang Merah Indonesia (3,21 persen), Gugus Tugas Covid-19 (2,26 persen), Front Pembela Islam (1,51 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32persen) dan lainnya (16,13persen).

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelas Hafidz Muftisany selaku juru bicara LKSP.

Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Survei LKSP kali ini bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi, serta respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi. Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respon publik, tetapi kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Nasional

Hafidz mengungkap, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya diketahui 51,93 persen responden. Sementara 48,07 persen tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada Pemerintah. Dari 51,93 persen yang tahu, Hafidz menyebut mayoritas (81,24 persen) responden tidak setuju dengan substansi Perppu Corona dibandingkan yang setuju (18,76 persen).

Alasan responden yang menolak Perppu karena: legalisasi korupsi (65,29 persen), mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR (20,15 persen), mengambil-alih kewenangan yudikatif (11,79 persen), tidak tahu isinya (1,52persen) dan alasan lain (1,24 persen). "Responden yang setuju Perppu beralasan: pemerintah beritikad baik (39,84 persen), jika tak ada jaminan Perppu maka pemerintah tidak bisa kerja (30,21 persen), diskresi pemerintah di masa krisis (25,78 persen), kurang paham isinya (2,34 persen) dan alasan lain (1,82 persen)," terang Hafidz dalam rilisnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas (90,82 persen) responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI di masa pandemi. Yang setuju hanya 9,18 persen.  Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan: keamanan (62,03 persen) bisa menimbulkan kerawanan baru, alasan politis (18,76 persen) mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum (17,28 persen) munculnya gejala impunitas, dan lainnya (1,88 persen).

"Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar (68,39 persen) responden menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju (31,61 persen)," terangnya. Penindakan hukum di masa pandemi dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat (43,68%) yang dijamin konstitusi, padahal kritik konstruktif justru membantu penanganan Covid-19 (27,71%), alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan MK (17,90%), penghinaan bukan delik umum tapi aduan (8,29%) dan lainnya (2,43%). (gus)