Catatan Konseptual untuk Anies Baswedan: Tinjauan Kritis Kisruh PPDB Online Dan Susi Pujiastuti Impact

Oleh : Redaksi | Senin, 29 Juni 2020 - 19:00 WIB

Catatan Konseptual untuk Anies Baswedan: Tinjauan Kritis Kisruh PPDB Online Dan Susi Pujiastuti Impact
Soemantri Hassan, Pemerhati Kebijakan Publik/Dokumen penulis

Baru saja mengikuti paparan dua professor spesialis paedagogis terkait kisruh PPDB Online. Dua professor itu Taufik Yudi Mulyanto dan Agus Suradika. Ada pendekatan kategoris menurut mereka berdua dalam mengambil kebijakan pendidikan. 

Menarik diskusinya dalam webinar semangat mencari solusi yang digagas Fakultas Ilmu Pendidikan Univeristas Muhammadiyah Jakarta.(29072020)

Ada tiga aliran pemikiran dalam paedagogis menurut Prof Agus di dunia. Yaitu;Konservatif, Liberal dan Kritis. Ketiganya eksis dan eksis mempunyai pendukung yang tangguh. 

Karena saya sedang mengkritisi kebijakan ini, maka saya ambil perspektif kritis. Kebetulan saya sedikit baca beberapa buku Critical Thinking pemberian kawan. Sedikit tidak banyak. Jadi disini saya lebih banyak hanya bertanya. 

Pertanyaan saya  yang awam ini ada tiga, pertama, coba dibaca pelan pelan regulasi yang ada di tingkat Menteri dengan peraturan gubernur yang sudah ditanda tangani oleh Pak Anies.

Mengapa seleksi umur jadi prioritas? Dan itu dalam input data entry sistem IT otomatis terpental. Bukankah seleksi umur opsi terakhir? Selain itu, kuota terkait seleksi umur menjadi 65 persen dalam pemilihan generasi terdidik di masa depan. Keadilannya dimana?

Pertanyaan kedua, ini saya kutip jeritan orangtua drummer Koesplus bernama Ivan ocehannya di webinar FIP UMJ layak direnungi harusnya negara memberikan award kepada anak yang berprestasi dan masih muda atas jerih payahnya belajar. 

Bukan sebaliknya, sungguh aneh yang muda yang berprestasi seolah menjadi pesakitan tidak ada penghargaan pemerintah dan harus menerima demi sebuah kebijakan atas nama keadilan pulak? 

Kita bisa berdebat panjang batasan dari kemiskinan dan keadilan. Tapi kita bukan pada dialektika itu. Pendidikan harusnya pendidikan tidak masuk wacana politik an sich. 

Dalam konteks kebijakan pendidikan. ambil contoh kasus saat perumusan pada Biaya Operasional Pendidikan (BOS-Sekarang) Prof Taufik dan Prof Agus Suradika mengakui belum tuntas pada pelaksanaannya. 

Terutama kelompok masyarakat di kategori garis tengah. Apalagi dengan adanya wabah pandemik kategori tengah menebal garisnya. Dan ini yang tidak diantisipasi jajaran teknis selevel kepala dinas memberi masukan pada pak Anies. 

Intinya Pak Anies sudah benar memberi penegasan filosofis pada pergubnya. Namun sebuah kebijakan ada tiga aspek menurut Prof Agus. Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. Kita sepakat pada aspek filosofis. Tapi pergub itu tekor pada aspek yuridis dan sosiologis. Karena di atas bener ada pener pak Anies. 

Dan terakhir Pak Anies, saya teringat gebrakan Pak Anies melobby Bu Susi Pujiastuti untuk menjadi "bintang iklan" program Paket C agar Bu Susi ikut program Kejar Paket C yang sepi peminat. Waktu itu pak Anies duduk sebagai menteri pendidikan.

Dan disini, saya membayangkan gebrakan pak Anies berikutnya melihat fenomena kisruh PPDB online ini. Cukuplah retorika regulasi siapa yang berwenang. Tapi jujur ada peluang hukum Pak Anies melakukan gebrakan serupa menyelamatkan bu Susi punya ijasah. 

Kali ini Pak Anies menyelamatkan sekolah negeri dan swasta dari sepi peminat loh. Faktanya, karena di tengah pandemik kategori masyarakat di garis tengah menebal. 

Mereka mungkin ternasuk saya tak sanggup bayar uang pangkal di sekolah swasta kelas dua saja nilainya paling kecil sepuluh juta rupiah. Apakah tega mereka para remaja bisa jadi berprestasi menunggu tahun depan saja? kalau kebijakan berubah lagi bagaimana?

Ada solusi praktis pak Anies cukup sehari dua hari mengeluarkan pergub terkait kenyataan di lapangan yang isinya menambah kuota pada jalur akademik stop afirmasi. Dan atau Pak Anies lewat kebijakan anggrannya menjamin uang pangkal pertama anak didik baru 2020 di sekolah swasta kelas dua yang karena kebijakan umur ini tidak tertampung di sekolah negeri?

Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung harusnya peka akan demo para orangtua yang tulus demonstrasi yang resah akan nasib anak anaknya. Bu Susi aja dibantu ijasahnya Pak. masa ribuan anak anak ini tidak. (*)

Baca Juga

New Normal itu Bukan “Old Normal”

Senin, 29 Juni 2020 - 20:55 WIB

New Normal itu Bukan “Old Normal”
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:10 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:10 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:10 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:10 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:10 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN
Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN

Sabtu, 27 Juni 2020 - 06:00 WIB

Menyoal Penempatan Dana di Bank (Separuh) BUMN