Alokasikan Dana APBN Untuk Riset Pembuatan Vaksin Covid-19

Oleh : Redaksi | Senin, 29 Juni 2020 - 08:01 WIB

Alokasikan Dana APBN Untuk Riset Pembuatan Vaksin Covid-19
Erick Sitompul, tengah, sedang membagikan sembako ke warga d kampungya, Kelurahan Pasar Minggu, Sabtu (27/6/2020).

Hukum & Bisnis (Jakarta) - Banyak ahli virologi Indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UI, UGM, Unair, Unbraw, Unpad, USU, dan Unhas. Banyak pula lembaga virus kesehatan yang punya kemampuan riset tingkat tinggi. Sudah seharusnya pemerintah menggerakkan mereka untuk menciptakan vaksin virus corona, daripada membeli dari luar.

"Berikan anggaran yang cukup dari APBN agar kita bisa mendapatkan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan dan mendesak dilakukan," kata Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) DKI Jakarta Erick Sitompul. Apalagi, jumlah korban positip Covid 19 juga yang tertinggi ke 2 setelah Singapore dengan angka yang terus meningkat diatas 50 ribu kasus saat ini. Hal ini terutama terjadi di Jatim, DKI, Sulsel, Jabar  dan provinsi lainnya.

Pemerintah, kata Erick, juga harus melibatkan lembaga dan perusahaan farmasi dalam proyek penciptaan dan produksi vaksin. "Bangsa kita punya banyak peneliti hebat-hebat di lembaga lembaga tersebut. Bekerja keraslah demi rakyat indonesia. Pemerintah memiliki anggaran 600an triliun rupiah untuk menanggulangi covid-19," kata Erick di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurut Erick, Indonesia tidak bisa  menunggu WHO,  karena WHO sudah gagal total mengantisipasi pandemi Covid-19 yang saat ini sangat masif di lebih 209 negara. "Tidak juga kita menunggu  lembaga riset negara maju seperti AS dan Eropa karena negara negara itu juga sedang mengalami permasalahan yang jauh lebih besar dari negara kita karena jumlah korban covid mereka jauh lebih banyak," kata Erick yang juga Ketua Satgas Kampung Peduli Covid-19 RW.06, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Diakui Erick, memang tidak mudah  untuk bisa menemukan tersebut, butuh waktu minimal setahun paling cepat karena harus dilakukan test dan uji laboratorium berkali-kali. Juga berkali-kali percobaan. Namun para peneliti peneliti kita masih punya waktu cukup untuk mengejar dan menemukan vaksin tersebut, apalagi kalau sudah dimulai sejak bulan April yang lalu.

Yang terang, ujar Erick, dukungan pemerintah pasti sangat diperlukan dalam pendanaan. "Para pengusaha nasional juga harus turun membantu kesulitan negara, jangan hidup mau enak enak saja mencari untung di kala normal. Di kala era susah begini sengaja teriak teriak berpura-pura ikut susah, padahal selama puluhan tahun ini mereka menikmati keuntungan dan menimbun aset," ujar Erick yang lebih 20 tahun bergabung  sebagai eksekutif di tiga group  bisnis  konglomerat  nasional.

Erick juga mengungkapkan, dengan keterbatasan dana, negara kita hanya menjalankan PSBB di semua provinsi. Kebijakan itu dinilainya lebih sulit berhasil lepas dari penularan covid. Apalagi saat ini karena  desakan sektor ekonomi, 250 juta  rakyat Indonesia yang belum siap fisik dan mental sudah mulai diarahkan untuk memasuki era new normal dengan herd immunity dan protokol yang sulit terkontrol semua.

Menurut dia, jika hal itu diterapkan, cukup  beresiko, karena karakter sebagian  rakyat kita susah patuh sama aturan protokol dan tidak peduli akan sanksi pemda yang juga berjalan agak lunak. Lihat saja dimana mana sekarang terutama di kawasan pusat pusat bisnis, pasar pasar termasuk warung warung kuliner di wilayah DKI. ‘’Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan itu seperti hal yang tidak penting, padahal kunci keberhasilan pencegahan penularan covid ada di situ,’’ ujarnya. (bs)