Pemprov Maluku Bakal Peroleh Dividen Rp60 Triliun Dari Blok Masela

Oleh : Redaksi | Jumat, 26 Juni 2020 - 19:00 WIB

Pemprov Maluku Bakal Peroleh Dividen Rp60 Triliun Dari Blok Masela
Ladang migas Blok Masela di lepas pantai wilayah Provinsi Maluku.

Hukum & Bisnis (Ambon) - Bak rejeki nomplok. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku bakal bertambah berlipat-lipat dari Rp3,37 triliun pada 2020. 

Provinsi Maluku diperkirakan bakal memperoleh pendapatan dari eksplorasi migas blok Masela. Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan,  potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang asalnya dari dividen sesuai dengan skema Participation Interest (PI) 10% Blok Masela diprediksi bakal mencapai Rp60 triliun per tahun.

"Untuk wilayah kerja di Masela pada Oktober 2019 telah resmi disetujui perubahan kontraknya, sehingga potensi PAD dari dividen sesuai skema PI 10% diprediksi mencapai Rp60 triliun per tahun untuk total porsi kepemilikan sesuai persentase PI," kata Gubernur Murad Ismail di Ambon, Jumat (26/6/2020).

Penegasan itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Maluku masa sidang ke-3 tahun 2020 dalam rangka penyerahan dua Raperda usulan Pemprov yang berlangsung secara virtual.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury didampingi   Sekretaris DPRD Bodewyn M Wattimena. Para anggota DPRD berada di tempat lain dan Gubernur Murad bersama SKPD terkait berada di kantor gubernur.

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan, Pemprov Maluku akan membentuk BUMD yang akan menampung PI 10% pada wilayah kerja migas tersebut. "Sikap kita adalah Pemprov telah menyusun dua buah Raperda, yakni Raperda tentang Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi," tutur Murad.

Wilayah Maluku dianugerahi potensi minyak dan gas bumi yang menjanjikan, karena terdapat sembilan wilayah kerja baik yang masih dalam tahap eksplorasi maupun yang sudah berproduksi.

"Pada tanggal 1 November 2019 lapangan migas wilayah kerja Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan non-Bula resmi diperpanjang selama 20 tahun," ujarnya.(bs/ant)